Kredibilitas Inti Kepemimpinan Unggul

Saya terkejut membaca berbagai harian dan agak prihatin dengan keinginan beberapa anggota DPR yang mau membubarkan KPK. Hal ini menunjukkan arogansi yang seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat dengan ikut memberantas korupsi dan bukan menjadi bagian yang menghalanginya.

Merajalelanya kasus korupsi menunjukkan lemahnya kualitas kepemimpinan di Indonesia, di mana karakter dan kredibilitas yang seharusnya menjadi inti (DNA) kepemimpinan saat ini menjadi barang langka dan diabaikan. Kepemimpinan saat ini lebih ditekankan pada kedudukan, kekayaan, dan perkoncoan. Ini merupakan hasil pembinaan kepemimpinan selama Orde Baru.

Kepemimpinan terkait dengan adanya hubungan pengaruh antara pemimpin dan pengikut. Hubungan ini ditentukan oleh kedudukan dan pribadi sang pemimpin. Dari sisi kedudukan, seorang pemimpin diikuti perintahnya karena jabatannya mengandung legitimasi untuk memerintah, kemampuan memberikan imbalan dalam bentuk harta/kekuasaan, kemampuan memberikan sanksi/hukuman jika perintahnya tidak diikuti, dan hubungannya dengan seorang yang memiliki kekuasaan serta harta, yang dikenal dengan referent power.

Dari sisi pribadi, pemimpin dipatuhi oleh pengikutnya karena kharisma atau kredibilitasnya. Kharisma menjadi bahan diskusi, karena banyak pemimpin dengan karya besar yang secara nyata tidak memiliki kharisma bawaan sejak lahir, tapi terbentuk karena kredibilitas tinggi yang dimilikinya.

Di Indonesia, pemimpin cenderung diikuti karena kedudukannya, yaitu jabatan, kekayaan, dan hubungannya dengan penguasa. Akibatnya, terjadi arogansi kekuasaan, korupsi merajalela, dan ketidakadilan di mana-mana. Siapa kuat dia tetap berkuasa walaupun sudah jelas melakukan penyelewengan.

Masalah kredibilitas (termasuk harga diri) lupakan saja. Bekas narapidana karena membunuh dan korupsi pun masih dihormati dan disanjung-sanjung. Selama kita hanya menghargai kedudukan dan harta maka Indonesia tidak akan maju, karena akan dipimpin orang-orang tanpa kredibilitas, yang hanya memikirkan kepentingan sendiri dan kelompoknya, tanpa memikirkan kepentingan bangsa atau rakyat.

Watak Mulia

Prinsip universal merupakan prinsip yang mendasari hubungan antarmanusia agar dapat hidup bersama secara selaras dan sejahtera, seperti kejujuran, keadilan, kebersamaan, tanggung jawab, ketegasaan, empati, dan saling menolong/memberi. Sebagai manusia kita bebas memilih, apakah akan hidup sesuai prinsip universal atau tidak. Kita boleh melanggar hukum gravitasi dan hukum alam yang lain, tetapi kita akan celaka. Demikian juga kita boleh melanggar prinsip universal dengan akibat timbulnya konflik, kekacauan, kemiskinan, dan kesengsaraan.

Pemimpin yang unggul akan mengutamakan watak mulia dengan berpedoman pada prinsip universal dalam tingkah lakunya, terutama kejujuran, keadilan, dan kebersamaan.

Setelah memiliki watak mulia, seorang pemimpin agar efektif perlu mengembangkan kompetensi memimpin dan kompetensi profesi. Pembinaan kepemimpinan di Indonesia umumnya hanya ditujukan meningkatkan kedua kompetensi ini dan sering mengabaikan pembinaan watak mulia ataupun kredibilitas, yang sebenarnya menjadi inti atau DNA (pemberi sifat) dari kepemimpinan unggul.

Untuk membangun watak mulia bagi calon pemimpin Indonesia masa depan, pertama, orangtua di rumah perlu menjadi teladan tentang prinsip-prinsip universal bagi putra putrinya. Kedua, pemerintah menanamkan prinsip-prinsip universal melalui pendidikan budi pekerti, yang dimulai dari pendidikan dasar. Ketiga, media massa ikut menanamkan nilai-nilai universal, baik melalui TV, media cetak, radio, film, maupun media elektonik lainnya. Keempat, perlu disusun sistem pembinaan kepemimpinan berbasis kredibilitas bagi para calon pemimpin bangsa, seperti mahasiswa, anggota partai politik, pejabat pemerintah, dan pejabat BUMN.

Kelima, masyarakat mengubah cara pandang yang lebih menghargai watak mulia daripada jabatan dan harta, serta pilihlah pemimpin yang berwatak mulia.

Upaya di atas bersifat pembinaan yang membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu, upaya ini harus tetap diiringi gerakan pemberantasan korupsi dalam berbagai bentuk, termasuk upaya yang ditempuh KPK. Perlu diingat tiada bangsa yang dapat maju dan sejahtera jika korupsi masih merajalela.