Rakyat Memimpikan Pemimpin Yang Baik

Kinerja partai politik menggerus kepercayaan rakyat. Partisipasi politik pun merosot. Hal ini menandakan konsolidasi demokrasi tersendat di tubuh partai, juga tertatih di tingkat akar rumput. Namun, masyarakat pun tak akan terus diam jika demokrasi dipangkas hanya sebatas prosedur tanpa substansi.

Dalam 33 ajang pemilihan kepala daerah di Jawa Barat pada 2005-2011, hampir separuh pesertanya merupakan pasangan calon perseorangan atau nonpartai. Namun, calon perseorangan hanya menang pada satu pilkada, yakni pasangan Aceng Fikri-Dicky Chandra memenangi Pilkada Kabupaten Garut (2008).

Terpilihnya calon perseorangan itu diyakini menandakan kekecewaan masyarakat pada kinerja partai politik di Garut. Pandangan tersebut juga tak dimungkiri kalangan parpol. ”Semua partai di Garut rusak, tidak ada dukungan penuh partai pada calon-calon yang diajukan. Akhirnya yang menang calon perseorangan,” ujar Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat Rudy Harsa Tanaya.

Namun, dua tahun setelah memerintah, Bupati Garut ini justru bergabung dalam kepengurusan Partai Golkar Jawa Barat. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Dede Mariana berpendapat, bergabungnya Aceng dalam pengurusan Golkar tersebut terkait dengan lemahnya dukungan politik dari DPRD Garut kepada Bupati. Kesulitan Bupati itu menunjukkan kegagalan politisi di DPRD memahami makna kepentingan publik.

Secara umum di berbagai daerah lain di Jawa Barat, pilkada lebih banyak dimenangi petahana atau orang yang didukung petahana. Dari 33 pilkada, 17 pilkada dimenangi petahana (bupati), belum termasuk yang dimenangi petahana wakil bupati dan keluarga bupati.

Terpilihnya kembali petahana sebenarnya tidak berkorelasi dengan kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya dalam kepemimpinan daerah. Hal itu dapat disimpulkan dari perkembangan pembangunan yang belum signifikan di daerah yang masih dimenangi petahana di Jabar.

Supadi, pengemudi becak di Kapetakan, Cirebon, misalnya, tetap memberikan suaranya untuk bupati petahana yang diusung PDI-P meskipun belum ada perubahan lebih baik di kampungnya. Saat paceklik tiba, buruh tani di daerahnya juga masih kesusahan. Bahkan mereka pun beralih makan nasi aking karena beras kian mahal.

”Saya bertahan milih PDI-P, karena masih ada harapan yang saya pilih bisa mengubah kesusahan kami. Kan mereka juga dari orang susah,” katanya.

Meskipun masih ada dominasi parpol besar dan petahana, mulai tampak kecenderungan menurunnya kepercayaan masyarakat pada patron politik di daerahnya. Di Kabupaten Tasikmalaya, misalnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memang tak tergeser dari perolehan suara tertinggi sejak era reformasi dalam pemilihan anggota legislatif dan pilkada. Namun, berbeda dengan beberapa pilkada sebelumnya, pada pilkada 9 Januari 2011 pasangan calon yang diusung PPP bersama PDI-P terpilih sebagai pemenang hanya dengan mengantongi 32 persen suara atau tidak dipilih mayoritas pemilih.

Koordinator Tasik Corruption Watch Dadih Abdulhadi menilai hal itu menunjukkan melemahnya pengaruh kiai yang selama ini turut mendongkrak perolehan suara PPP. ”Pengaruh kiai turun drastis karena kepercayaan kepada kiai yang berpolitik luntur. Masyarakat mulai belajar menentukan pilihan sendiri,” ujarnya.

Di Kota Cirebon, jumlah kursi untuk PDI-P di DPRD juga turun dari enam kursi (2004) menjadi lima kursi (2009). Jumlah kursi Partai Golkar di Kota Cirebon juga merosot dari delapan kursi (2004) menjadi lima kursi (2009). PPP dan PKB bahkan sama sekali kehilangan kursi di DPRD Kota Cirebon.

Sementara itu, di Kabupaten Cirebon, PKB yang menguasai kantong-kantong pesantren tak bisa melebarkan sayap mengambil suara di luar dinding pesantren. Hal itu diyakini terkait dengan kesenjangan ekonomi dan sosial yang tak bisa dijembatani kalangan santri.

Pesantren-pesantren di Cirebon dikelilingi daerah yang tergolong miskin. Pesantren Buntet yang berada di Desa Buntet, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, bahkan bersebelahan dengan kampung pengemis di Desa Sidamulya. Pada bulan Ramadhan, anak-anak usia sekolah di kampung itu membolos untuk mengemis di jalanan. Kawasan tersebut memang daerah pertanian tadah hujan yang tak banyak menjanjikan kesejahteraan.

Menurunnya dukungan pada partai besar yang sebelumnya mendominasi juga tak lepas dari fenomena pemilih muda yang tidak lagi mengacu pada patron.

Para pemilih muda relatif kritis terhadap isu politik, termasuk korupsi. Namun, mereka cenderung enggan memberikan suara pada pemilu atau pilkada. Selain ketidakpercayaan pada partai, hal itu juga disebabkan para pemilih muda kesulitan menjangkau informasi seputar figur yang dicalonkan partai.

Akibatnya, partisipasi pemilih pun merosot. Di Kabupaten Tasikmalaya, misalnya, partisipasi pemilih pada Pilkada 2006 terhitung 73 persen. Tingkat partisipasi itu merosot pada pilkada Januari 2011 menjadi 62 persen.

Sebenarnya, harapan untuk menemukan pemimpin yang dapat dicintai tak pernah mati. Dengan caranya sendiri, masyarakat, terutama pemilih muda, juga berusaha menemukan pemimpin dan wakil rakyat yang lebih baik. Nana (19), mahasiswa di Kota Cirebon, mengaku memilih Partai Demokrat 2009 karena tokoh Susilo Bambang Yudhoyono yang ia anggap berkinerja baik. Namun, kini Nana tidak yakin akan kembali memilih Demokrat karena dianggapnya tak lagi berprestasi.

Sementara Subhan (19), juga mahasiswa di Cirebon, memilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena menilai partai itu lebih nyata bekerja di masyarakat.

Ketua Majelis Pakar DPC PPP Kabupaten Tasikmalaya Basuki Rakhmat mengakui, partai-partai lama yang mengandalkan pemilih tradisional memang akan kehabisan dukungan suara. Pemilih PPP di Tasikmalaya, misalnya, kebanyakan berusia di atas 45 tahun. Karena itu, partai seperti PPP memang harus mulai merancang program untuk menggaet pemilih pemula.

Menurut Basuki, dalam pencalonan kepala daerah, misalnya, elite partai cenderung amat cair dalam urusan berkoalisi dengan partai lain. Namun, di tingkat akar rumput sangat mungkin terjadi penolakan. Itu bisa menjadi perkara yang luput dari pertimbangan elite partai.

Ketua DPD PDI-P Jabar Rudy Harsa juga mengakui pentingnya memperkuat kelembagaan partai di tingkat akar rumput. ”Harus ditingkatkan juga persentuhan anggota DPRD I, II, dan anggota DPR (pusat) dengan rakyat di daerah pemilihan mereka. Jangan cuma Bu Megawati bicara, tetapi mesin partai enggak berbuat apa-apa di bawah,” ujarnya.

Budayawan Cirebon, Ahmad S Alwy, mengingatkan, pemilih rasional sebenarnya hanya akan ada apabila parpol juga memberikan pilihan yang rasional.